 |
| Istimewa. |
JAKARTA | JK – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerima alokasi anggaran sebesar Rp75,63 triliun untuk tahun anggaran 2025. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung Asta Cita Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Dalam konferensi pers mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (16/8/2024), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menyatakan bahwa anggaran ini akan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan energi.
“Dalam bidang Sumber Daya Air, kami akan melanjutkan pembangunan bendungan dan irigasi, baik yang baru maupun peningkatan irigasi yang sudah ada, dengan total cakupan mencapai 17 ribu hektare,” ungkap Sekjen Zainal Fatah. Ia juga menambahkan bahwa pengendalian banjir di desa dan perkotaan serta penyediaan prasarana air baku merupakan fokus lain yang akan ditangani. Selain itu, cetak sawah akan dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan, melengkapi infrastruktur bendungan dan irigasi yang telah dibangun.
Untuk meningkatkan konektivitas, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga akan melanjutkan pembangunan jalan nasional dari Aceh hingga Papua sepanjang 128,1 km, serta pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 4,83 km. “Kami juga akan memastikan bahwa jalan-jalan dapat dilalui dengan baik melalui kegiatan preservasi,” ujar Zainal Fatah.
Sementara itu, dalam misi untuk meningkatkan infrastruktur di pedesaan, Ditjen Cipta Karya akan memperluas penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), sembari tetap melanjutkan kegiatan sanitasi di perkotaan. Pembangunan kawasan permukiman serta bangunan gedung sekolah dan madrasah juga akan menjadi prioritas.
Pada sektor perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,53 triliun, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan hunian vertikal dan memenuhi target pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Seluruh rencana kegiatan ini, dengan dukungan anggaran sebesar Rp75,63 triliun, akan dilaksanakan baik di perkotaan maupun di pedesaan, sejalan dengan visi pemerintahan mendatang,” pungkas Sekjen Zainal Fatah.
