Purbalingga|Jejakkontruksi.com Praktik perjudian sabung ayam berskala besar diduga berlangsung bebas di wilayah Dusun Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Aktivitas ilegal ini disebut-sebut mendapat perlindungan dari seorang oknum anggota DPR RI yang diduga ikut terlibat dalam pengkondisian wilayah, bahkan disinyalir memiliki keterkaitan langsung dengan kepemilikan arena sabung ayam tersebut.(19/7)
Arena tersebut beroperasi rutin sejak pagi hingga usai, dengan omzet per putaran diduga mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan, pada beberapa kesempatan digelar turnamen berhadiah utama sepeda motor, menarik peserta dari luar daerah seperti Gombong, Cilacap, Wangon, Cimangu, hingga Tegal.
Dari informasi yang diterima tim media,sistem pertandingan tersusun rapi dengan format yang nyaris menyerupai turnamen resmi. Hal ini menimbulkan kecurigaan kuat bahwa kegiatan tersebut dijalankan secara profesional dan telah berlangsung lama.
Diduga Dibekingi Kekuatan Politik
Masyarakat setempat menyebut, praktik ini telah menjadi “rahasia umum” yang sulit disentuh aparat. Sejumlah sumber internal mengungkap, lokasi arena dijaga ketat dengan sistem pengamanan modern untuk mengantisipasi razia. Bahkan, ada dugaan kuat terjadi “pengkondisian” internal agar kegiatan ini tetap aman dari gangguan hukum.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran dan kemarahan masyarakat, terutama karena aparat penegak hukum seperti Polsek Bukateja dan Polresta Purbalingga terkesan menutup mata. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kepolisian setempat maupun instansi legislatif terkait dugaan keterlibatan oknum anggota DPR yang disebut-sebut sebagai beking sekaligus pemilik arena.
Fakta Lapangan:
Lokasi: Dusun Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Purbalingga
Jam Operasional: 09.00 WIB hingga selesai
Omzet Per Putaran: Diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah
Hadiah Utama Turnamen: 1 unit sepeda motor
Peserta: Tercatat berasal dari Gombong, Cilacap, Wangon, Cimangu, Banjar, Kedungjati, Banyumas, Mandiraja, Maos, Barakuda, BCF, hingga Tegal
Desakan Publik Menguat
Desakan publik agar Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan semakin menguat. Masyarakat mendesak agar praktik perjudian ini dibongkar tuntas, termasuk menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah oknum aparat maupun elite politik.
“Jika negara kalah oleh arena judi, lalu kepada siapa lagi rakyat harus percaya?” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.
Tim investigasi Lembaga dan media akan terus menelusuri jejak dan dugaan keterlibatan aktor-aktor di balik praktik perjudian ini, termasuk kemungkinan adanya suap, pengamanan, dan konflik kepentingan di kalangan penegak hukum serta pejabat publik
.(Red)
