Purworejo | jejakkonstruksi.com – Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Diponegoro milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo senilai hampir Rp4 miliar menuai sorotan tajam. Pasalnya, selain diduga kuat berkaitan dengan salah satu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil Purworejo, proyek ini juga disebut tidak melibatkan warga setempat dan tanpa sosialisasi.
Tim kontrol media yang menelusuri proyek tersebut pada Minggu (26/10/2025) di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, menemukan sejumlah kejanggalan.
Salah satu warga, Ed, mengaku senang jalan di depan rumahnya diperbaiki, namun kecewa karena pihak pelaksana proyek tidak sedikit pun melibatkan warga sekitar.
“Kami bersyukur jalan diperbaiki, tapi pelaksana proyeknya kok seenaknya sendiri. Tidak ada warga yang dilibatkan, bahkan kulonuwun saja tidak. Kami tidak minta uang, cuma ingin dihargai,” ujar Ed dengan nada kecewa
Kepala Desa Wonosari, Harman, yang ditemui di rumahnya pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, juga menegaskan bahwa pihak pemerintah desa tidak dilibatkan sama sekali, bahkan tidak ada sosialisasi sebelum proyek dimulai.
“Kami dari Pemerintah Desa Wonosari tidak pernah diajak koordinasi. Sosialisasi pun tidak ada, hanya sempat diundang pada acara selamatan sebelum pekerjaan dimulai,” ungkap Kades Harman.
Lebih lanjut, Kades menuturkan bahwa warga sebenarnya berharap pembangunan dilakukan terlebih dahulu di area permukiman. Namun karena merupakan kebijakan pemerintah, pihaknya tetap menerima dengan lapang dada.
“Harapan warga sebenarnya jalan di permukiman yang diperbaiki dulu. Tapi karena sudah jadi kebijakan pemerintah, kami tetap bersyukur,” tambahnya.
Menariknya, Harman menyebut proyek tersebut diperjuangkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jateng dari Purworejo, sementara pelaksananya diduga merupakan anak dari anggota dewan tersebut.
“Setahu saya proyek ini diperjuangkan oleh anggota DPRD Provinsi. Kalau dulu yang garap istrinya, sekarang sepertinya anaknya,” pungkas Harman.
Ketika tim mencoba mengonfirmasi ke salah satu pejabat Bidang Bina Marga DPUPR Purworejo melalui pesan WhatsApp mengenai prosedur sosialisasi proyek, yang bersangkutan hanya menjawab sedang kurang sehat dan meminta agar tim datang langsung ke kantor untuk klarifikasi lebih lanjut.
Transparansi dan pelibatan masyarakat adalah bagian dari prinsip good governance dalam pelaksanaan proyek publik. Tanpa sosialisasi, proyek berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan konflik sosial di tingkat bawah.(Sgm/Red)
