Laporan:Buyung
Karangpucung,Cilacap||Jejakkontruksi.com, Sejak digulirkannya Dana Desa melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa-desa di seluruh Indonesia telah menerima anggaran yang signifikan, mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
Kecamatan Karangpucung, sebagai salah satu wilayah dengan 269 desa di Kabupaten Cilacap, turut merasakan gelontoran dana ini.
Tujuannya jelas: mempercepat pembangunan desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apakah semua itu benar-benar terjadi tanpa celah?
Peran Kunci Media: Mata Independen Pengawas Dana Desa
Di sinilah peran media menjadi sangat strategis dan krusial sebagai pengawas independen. Media, khususnya media lokal, berfungsi sebagai jendela informasi bagi warga Kecamatan Karangpucung untuk mengetahui ke mana larinya dana desa yang berasal dari pajak rakyat.
Liputan media bukan hanya menjadi catatan, tetapi juga berperan sebagai kontrol sosial terhadap aparatur desa.
Beberapa kasus dugaan penyimpangan dana desa yang sempat mencuat di wilayah Cilacap, termasuk laporan tentang proyek fisik yang mangkrak atau pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi, menunjukkan betapa pentingnya kehadiran media.
Media dapat membuka ruang diskusi publik dan mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak jika ditemukan indikasi pelanggaran.
Tak hanya itu, media juga berperan dalam mengedukasi masyarakat se-Kecamatan Karangpucung agar lebih sadar akan haknya dalam mengawasi pembangunan.
Masyarakat harus tahu bahwa mereka berhak mendapat informasi terkait anggaran, rencana kerja pemerintah desa, dan hasil pembangunan. Semua ini dijamin dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Desa Pasal 68.
Tantangan dan Sinergi untuk Transparansi
Namun, peran media tidaklah ringan.
Di lapangan, wartawan sering menghadapi tantangan mulai dari minimnya akses terhadap dokumen desa, kurangnya transparansi dari aparat, hingga intimidasi dari pihak-pihak yang merasa terganggu.
Karena itu, media perlu memperkuat jejaring dengan organisasi masyarakat sipil, tokoh lokal, dan warga desa yang kritis.
Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Cilacap, seharusnya mendukung peran media ini. Jangan justru membatasi akses informasi atau mempersulit liputan.
Sebab, semakin kuat media mengawasi, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan.
Panggilan untuk Partisipasi Aktif Masyarakat
Kini, saatnya warga masyarakat 14 desa di Kecamatan Karangpucung tidak hanya menjadi penonton.
Bersama media, masyarakat dapat menjadi pengawas aktif pembangunan. Sebab dana desa bukan milik pribadi, melainkan milik rakyat yang harus dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab.
*Berikut adalah besaran jumlah Dana Desa 2025 untuk 14 desa di Kecamatan Karangpucung:*
Desa Pangawaren: Rp1.161.712.000
Desa Gunungtelu: Rp1.233.928.000
Desa Sindangbarang: Rp1.611.949.000
Desa Karangpucung: Rp1.188.598.000
Desa Ciporos: Rp1.445.922.000
Desa Tayem: Rp1.069.115.000
Desa Bengbulang: Rp1.005.599.000
Desa Surusunda: Rp1.231.039.000
Desa Babakan: Rp1.378.513.000
Desa Ciruyung: Rp962.687.000
Desa Pamulihan: Rp1.018.943.000
Desa Tayem Timur: Rp1.205.287.000
Desa Sidamulya: Rp759.911.000
Pernyataan Agus Adi Priyanto, Pemerhati Kebijakan Publik
“Sebagai pemerhati kebijakan publik, Agus Adi Priyanto, menegaskan bahwa kehadiran Dana Desa adalah tonggak penting bagi kemajuan desa-desa kita, termasuk di Kecamatan Karangpucung.
“Alokasi dana miliaran rupiah yang akan diterima oleh 14 desa pada tahun 2025 ini merupakan amanah besar dari pajak rakyat yang harus dikelola secara optimal demi pembangunan dan kesejahteraan.
Namun, potensi besar ini tidak akan berarti tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat.
Inilah mengapa peran media lokal menjadi sangat vital. Media adalah mata dan telinga independen yang dapat menyoroti transparansi, mencegah penyimpangan, dan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mengawasi penggunaan dana desa.
“Saya menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Karangpucung untuk tidak tinggal diam. Mari kita bersinergi dengan media, manfaatkan hak kita atas informasi, dan pastikan setiap rupiah Dana Desa dimanfaatkan secara jujur dan bertanggung jawab.
Dana desa adalah milik kita bersama, dan akuntabilitasnya adalah tanggung jawab kita bersama.(..)
